Ikuti Pameran Rakernas IAI, Badan POM Ajak Apoteker Edukasi Masyarakat

Badan POM kembali berpartisipasi dalam kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi melalui Pameran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di Yogyakarta pada 28-29 September 2016. Kali ini edukasi terkait Obat dan Makanan dilakukan kepada ratusan pengunjung yang didominasi oleh profesi Apoteker. Tercatat lebih dari 300 orang pengunjung memadati stand Badan POM hingga hari terakhir pameran berlangsung.

Peran Apoteker sebagai tenaga kesehatan sangat penting terutama dalam mengemban tugas kefarmasian di fasilitas kesehatan. Pengetahuan Apoteker seputar penggunaan obat tentunya harus diimbangi dengan rasa kepedulian untuk mengedukasi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat, terutama masyarakat dengan kondisi rentan memiliki kesadaran untuk menggunakan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Dengan demikian praktik kefarmasian yang dijalankan tidak hanya sebagai profesi melainkan memiliki nilai lebih untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia sehat.

Pameran Rakernas dibuka secara simbolis dengan pengguntingan pita oleh Kepala Badan POM, Penny K. Lukito yang didampingi Ketua Komisi IX, Dede Yusuf serta Dewan Pembina IAI, Roy Sparringa. Peserta pameran terdiri dari 60 standyang didominasi oleh industri farmasi, diikuti juga oleh beberapa UMKM di Yogyakarta, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi. Pada kesempatan tersebut, Badan POM menggabungkan beberapa konsep pameran dengan menampilkan display produk ilegal/palsu dan mengandung bahan berbahaya (obat, obat tradisional, kosmetik, pangan), video edukasi, produk informasi, disertai games edukasi.

Pengunjung stand Badan POM terlihat antusias bertanya dan berdiskusi dengan Pramujaga terkait pengawasan termasuk prosedur perizinan Obat dan Makanan di Badan POM. Tak sedikit juga dari mereka yang menanyakan produk ilegal/palsu temuan Badan POM. Secara umum berdasarkan hasil games edukasi menunjukkan tingkat pengetahuan pengunjung terkait Obat dan Makanan sudah cukup bagus mengingat mayoritas berprofesi Apoteker dan Akademisi maupun praktisi di bidang kesehatan.

Namun demikian, masih banyak peserta games yang salah dalam menjawab pertanyaan seputar peraturan terkait Obat dan Makanan. Dengan adanya kegiatan diseminasi informasi melalui pameran ini diharapkan dapat meningkatkan peran Apoteker dalam praktik kefarmasian yang bertanggung jawab dengan turut serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mampu menjadi konsumen cerdas dalam memilih Obat dan Makanan. (HM-Fathan)

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/11870/Ikuti-Pameran-Rakernas-IAI--Badan-POM-Ajak-Para-Apoteker-Turut-Edukasi-Masyarakat.html

Badan POM Dukung Praktik Kefarmasian yang Bertanggung Jawab

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) 2016 yang diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) pada 27-30 September 2016 di Yogyakarta telah usai. Kini saatnya pihak-pihak yang terlibat bersinergi untuk mewujudkan tema Rakernas "Developing Pharmacist Role for Better Quality of Life in Asean Economic Comunity Era". Berbagai ide baru yang dihasilkan dalam rakernas harus diimplementasikan secara nyata sebagai upaya meningkatkan peran dan eksistensi Apoteker Indonesia dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ke depan.

Apoteker sebagai ujung tombak pelayanan kefarmasian memiliki peran penting untuk memastikan obat yang dikonsumsi pasien terjamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Berbagai peran kefarmasian harus dilakukukan secara bertanggung jawab oleh para Apoteker sepanjang rantai produksi dan distibusi obat hingga ke tangan konsumen. Praktik kefarmasian yang bertanggung jawab merupakan langkah awal untuk membangun kredibilitas Apoteker di mata masyarakat.

Kepala Badan POM, Penny K. Lukito dalam sambutan pembukaan Rakernas IAI menyampaikan bahwa peran Apoteker dalam praktik kefarmasian yang bertanggung jawab harus ditegakkan sebagai garda terdepan untuk mencapai keberhasilan pengawasan yang dilakukan Badan POM. Tantangan pengawasan ke depan yang semakin besar tentu membutuhkan kerja sama yang sangat erat antara Badan POM dengan IAI, karena di setiap jalur life-cycle obat yang diawasi terdapat peran Apoteker. “Amanah besar telah diberikan kepada Badan POM untuk melindungi masyarakat dan memberikan jaminan keselamatan, keamanan, serta mutu Obat dan Makanan,” tegas Penny.

Kontribusi Badan POM dalam optimalisasi peran profesi kefarmasian dikedepankan melalui pembinaan dan kemitraan. Upaya pembinaan dilakukan dengan penyusunan berbagai pedoman teknis yang digunakan tenaga kefarmasian dan peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian. Sementara itu, program kemitraan diimplementasikan bersama organisasi profesi dengan membuat program kewaspadaan obat ilegal, peningkatan mutu produk bersama asosiasi pelaku usaha, dan kajian mutu obat bersama Perguruan Tinggi.

Ketua Umum IAI, Nurul Falah Eddy Pariang menegaskan komitmen IAI bahwa Apoteker siap berpraktik yang bertanggung jawab, terlebih setelah maraknya peredaran obat palsu di Indonesia. IAI sangat mendukung kebijakan pemerintah, tentunya disertai masukan yang bersifat membangun. Menurutnya Rakernas dan PIT kali ini dengan 32 simposium, 86 presentasi oral, serta ratusan presentasi poster menunjukkan bahwa Apoteker memiliki keinginan besar untuk menambah pengetahuan dalam rangka praktik yang bertanggung jawab. Nurul berharap Rakernas yang dihadiri 1.821 orang peserta ini dapat menjawab tantangan dunia farmasi guna mewujudkan komitmen bangsa menghadapi dunia kesehatan khususnya kefarmasian di Indonesia.

Saat ini Indonesia merupakan The New Emerging Market di Asia. Di sisi lain jika melihat pangsa pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebesar 600 juta, posisi Indonesia dengan penduduk 250 juta orang merupakan pasar terbesar di ASEAN. Hal inilah yang memicu perkembangan industri farmasi nasional kian pesat, dimana dari seluruh industri farmasi yang ada, sebanyak 78% industri farmasi nasional mendominasi pangsa pasar. Dengan demikian peran Apoteker melalui praktik kefarmasian yang bertanggung jawab sangat menentukan dalam rangka pengembangan farmasi guna meningkatkan kualitas kesehatan bangsa di masa depan. (HM-Fathan)  

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/11857/Badan-POM-Dukung-Praktik-Kefarmasian-yang-Bertanggung-Jawab.html

BPOM Pastikan Standar Produksi Baik di Dexa Grup

Kepala Badan POM, Penny K. Lukito beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja ke PT Ferron Par Pharmaceuticals dan PT Anugrah Argon Medica di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang-Bekasi (16/09/16). Kunjungan diterima langsung oleh Presiden Direktur Dexa Group, Ferry A. Soetikno; Direktur PT Ferron Par Pharmaceuticals, Krestijanto Pandji; Direktur PT Anugrah Argon Medica, V. Hery Sutanto beserta jajarannya. Kunjungan ke kedua perusahaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi dan distribusi obat berjalan baik sesuai dengan standar yang berlaku.

Acara dimulai dengan presentasi sejumlah Pimpinan Dexa Medica Grup, kemudian dilanjutkan kunjungan ke beberapa sarana produksi dan distribusi. Dalam paparannya Ferry A. Soetikno mengungkapkan sejarah perjalanan perusahaan yang dipimpinnya dengan memproduksi dan mengembangkan berbagai obat bermerek maupun obat generik berlogo (OGB). Selama lebih dari 47 tahun berdiri, Dexa Medica Grup juga telah memiliki dua Dexa Research Center yaitu Dexa Laboratories of Biomoleculer Sciences dan Dexa Development Center.

Pengembangan riset ini merupakan komitmen Dexa Medica Grup untuk melakukan riset menggunakan biodoversitas Indonesia sebagai upaya untuk membangun kemandirian bahan baku obat dan pengembangan obat herbal. Pasalnya Indonesia sebagai megabiodiversity terbesar di dunia saat ini baru memiliki delapan fitofarmaka, empat diantaranya produksi Dexa. Untuk itu pengembangan obat asli Indonesia perlu ditingkatkan, meskipun ia menyadari riset obat herbal mahal.

Merespon hal ini, Penny sangat mendukung pengembangan obat herbal di Indonesia, terlebih Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan jamu sebagai warisan budaya yang patut dikembangkan. Jika ini dikembangkan dengan serius bukan tidak mungkin obat asli Indonesia nantinya dapat masuk dan bersaing di kancah global. Indonesia harus berdiri di depan memimpin dengan produk obat herbalnya. Pasalnya saat ini obat herbal China sudah masuk ke berbagai belahan dunia hingga Eropa dan Amerika.

Sementara itu, Penny mengungkapkan rencana Badan POM membuat Quick Response Code (QR Code) pada kemasan obat yang terintegrasi dengan database di Badan POM. Hal ini bertujuan untuk memastikan obat yang digunakan aman, berkhasiat, dan bermutu. Selain itu, penggunaan QR Code dapat mempersempit zona peredaran obat ilegal/palsu yang saat ini marak ditemukan Badan POM. Jadi pelaku usaha dan masyarakat dapat lebih terlindungi dari kerugian akibat peredaran obat ilegal/palsu.

Menanggapi hal itu, sejumlah pimpinan Dexa Grup menyampaikan masukan diantaranya dengan meminta pertimbangan dampak positif dan negatif penggunaan QR Code pada kemasan. Pencetakan QR Code pada kemasan dapat berpengaruh pada biaya produksi yang akan mempengaruhi harga obat. Namun demikian jika ini sudah menjadi komitmen pemerintah, industri akan mematuhi selama diberikan masa transisi yang cukup panjang untuk mempersiapkan infrastruktur produksi. (HM-Fathan)

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/11744/BPOM-Pastikan-Standar-Produksi-Baik-di-Dexa-Grup.html

Gelar Workshop SPIP, Badan POM Menuju Good Governance Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM menggelar Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, 13-15 September 2016 ini diikuti oleh 61 peserta dari Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia yang terdiri dari 29 Kepala BB/BPOM dan 32 orang Satgas SPIP tingkat Balai. Sementara itu peserta dari Unit Kerja Pusat sebanyak 60 orang yang terdiri dari 3 orang eselon 1 dan 13 orang eselon 2 serta para Satgas SPIP tingkat Pusat.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan POM, Penny K. Lukito dan dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, Ondri Dwi Sampurno; serta Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Suratmono. Bertindak sebagai narasumber di hari pertama yaitu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana; Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Hendro Wicaksono; dan Sekretaris Utama Badan POM, Reri Indriani.

Dalam laporannya, Inspektur Bada POM, Zulaimah menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk menyosialisasikan pengukuran tingkat maturitas SPIP. Level maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP untuk mencapai tujuan pengendalian intern yang ditentukan oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control. Cakupan hard control meliputi berbagai kebijakan dan pedoman sebagai alat pengendali dalam manajemen pemerintah. Sedangkan soft control mencakup perilaku pelaku yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian berupa integritas, nilai etika, filosofi manajemen, dan gaya operasi.

Dengan tema workshop “Sinergisme Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan ISO 9001:2015 Dalam Rangka Penguatan Maturitas SPIP Badan POM Menuju Birokrasi Bersih dan Akuntabel” diharapkaan dapat terbentuk persamaan persepsi dalam sinergisme penerapan SPIP dan ISO 9001:2015. Pasalnya kedua sistem tersebut memiliki tujuan sama yaitu pencegahan masalah yang mungkin terjadi pada setiap aktivitas melalui identifikasi risiko. Risiko yang dihadapi Badan POM adalah beredarnya Obat dan Makanan ilegal/palsu, sehingga perlu dikelola dengan baik.

Dalam sambutan pembukanya, Penny  menyambut baik workshop SPIP bekerja sama dengan BPKP untuk mewujudkan komitmen Badan POM menuju good governance dan clean government dalam pengawasan Obat dan Makanan. Upaya ini ditempuh dengan membenahi kinerja mulai dari pengelolaan aset keuangan Badan POM. Penguatan pengawasan melalui penerapan SPIP harus memperhatikan grand design dan roodmap reformasi birokrasi. Selain itu perlu pemantauan pengendalian intern oleh manajemen dengan konsep “Three Lines of Defence”.

Kerja sama Badan POM dan BPKP merupakan langkah tepat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan Obat dan Makanan. Menurutnya pemerintah harus melakukan perubahan peningkatan kinerja terutama di sektor pelayanan publik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Badan POM. “Badan POM harus berubah sesuai harapan untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan, pengawasan, penindakan, dan  pembinaan,’’ tutup Penny.

Workshop kali ini juga dilakukan dalam rangka persiapan penilaian maturitas SPIP oleh TIM BPKP selama 15 hari kerja dimulai 19 September 2016 dengan mengambil sampling acak dari beberapa unit kerja. Di awal acara, Kepala Badan POM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepala BPKP sebagai bentuk penguatan kerja sama SPIP Badan POM. Selain itu, dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh eselon 1 dan beberapa perwakilan eselon 2 sebagai wujud komitmen jajaran Badan POM untuk menerapkan SPIP dengan baik. (HM-Fathan)

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/11693/Gelar-Workshop-SPIP--Badan-POM-Menuju-Good-Governance-Pengawasan-Obat-dan-Makanan.html