Gelar Workshop SPIP, Badan POM Menuju Good Governance Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM menggelar Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, 13-15 September 2016 ini diikuti oleh 61 peserta dari Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia yang terdiri dari 29 Kepala BB/BPOM dan 32 orang Satgas SPIP tingkat Balai. Sementara itu peserta dari Unit Kerja Pusat sebanyak 60 orang yang terdiri dari 3 orang eselon 1 dan 13 orang eselon 2 serta para Satgas SPIP tingkat Pusat.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan POM, Penny K. Lukito dan dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, Ondri Dwi Sampurno; serta Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Suratmono. Bertindak sebagai narasumber di hari pertama yaitu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana; Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Hendro Wicaksono; dan Sekretaris Utama Badan POM, Reri Indriani.

Dalam laporannya, Inspektur Bada POM, Zulaimah menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk menyosialisasikan pengukuran tingkat maturitas SPIP. Level maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP untuk mencapai tujuan pengendalian intern yang ditentukan oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control. Cakupan hard control meliputi berbagai kebijakan dan pedoman sebagai alat pengendali dalam manajemen pemerintah. Sedangkan soft control mencakup perilaku pelaku yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian berupa integritas, nilai etika, filosofi manajemen, dan gaya operasi.

Dengan tema workshop “Sinergisme Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan ISO 9001:2015 Dalam Rangka Penguatan Maturitas SPIP Badan POM Menuju Birokrasi Bersih dan Akuntabel” diharapkaan dapat terbentuk persamaan persepsi dalam sinergisme penerapan SPIP dan ISO 9001:2015. Pasalnya kedua sistem tersebut memiliki tujuan sama yaitu pencegahan masalah yang mungkin terjadi pada setiap aktivitas melalui identifikasi risiko. Risiko yang dihadapi Badan POM adalah beredarnya Obat dan Makanan ilegal/palsu, sehingga perlu dikelola dengan baik.

Dalam sambutan pembukanya, Penny  menyambut baik workshop SPIP bekerja sama dengan BPKP untuk mewujudkan komitmen Badan POM menuju good governance dan clean government dalam pengawasan Obat dan Makanan. Upaya ini ditempuh dengan membenahi kinerja mulai dari pengelolaan aset keuangan Badan POM. Penguatan pengawasan melalui penerapan SPIP harus memperhatikan grand design dan roodmap reformasi birokrasi. Selain itu perlu pemantauan pengendalian intern oleh manajemen dengan konsep “Three Lines of Defence”.

Kerja sama Badan POM dan BPKP merupakan langkah tepat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan Obat dan Makanan. Menurutnya pemerintah harus melakukan perubahan peningkatan kinerja terutama di sektor pelayanan publik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Badan POM. “Badan POM harus berubah sesuai harapan untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan, pengawasan, penindakan, dan  pembinaan,’’ tutup Penny.

Workshop kali ini juga dilakukan dalam rangka persiapan penilaian maturitas SPIP oleh TIM BPKP selama 15 hari kerja dimulai 19 September 2016 dengan mengambil sampling acak dari beberapa unit kerja. Di awal acara, Kepala Badan POM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepala BPKP sebagai bentuk penguatan kerja sama SPIP Badan POM. Selain itu, dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh eselon 1 dan beberapa perwakilan eselon 2 sebagai wujud komitmen jajaran Badan POM untuk menerapkan SPIP dengan baik. (HM-Fathan)

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/11693/Gelar-Workshop-SPIP--Badan-POM-Menuju-Good-Governance-Pengawasan-Obat-dan-Makanan.html